Mencermati Langkah Pemerintah Mempercepat Konversi Minyak Tanah ke Elpiji Dikalangan Rumah Tangga. (Resume)

(Diskusi Interaktif Radio Elshinta dengan Direktur Eksekutif BBMwatch Research, Arulan Hatta)

Pemerintah akhirnya menunjuk Pertamina sebagai pelaksana konversi minyak tanah ke elpiji, kendati pemerintah masih membuka kesempatan kepada badan usaha lain untuk masuk ke bisnis tersebut. Seperti diketahui sebelumnya pemerintah akan mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji yang semula direncanakan dalam waktu enam tahun akan dipercepat menjadi empat tahun. Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Presiden bersama jajaran Direksi Pertamina di kantor Pusat Pertamina di Jakarta kemarin.

Menurut Kepala Divisi Humas Pertamina, Toharso, percepatan konversi minyak tanah rumah tangga ke elpiji itu merupakan keharusan yang diharapkan mampu mengurangi subsidi yang diberikan kepada minyak.

Menurut Arulan, meski konversi minyak tanah ke elpiji kurang ideal, namun kebijakan tersebut nampaknya memang harus dilakukan oleh pemerintah, dimana sebelumnya ada empat skenario yang sebelumnya menjadi pertimbangan pemerintah. Antara lain adalah kedua jenis bahan bakar minyak, yakni elpiji dan minyak tanah beberapa tahun ke depan tidak akan disubsidi kembali, namun skenario tersebut nampaknya belum dapat terealisasi karena emerintah akhirnya mempercepat konversi minyak tanah ke elpiji.

Arulan juga berpendapat, rencana pemerintah yang akan melakukan konversi minyak tanah ke elpiji masih banyak mengalami kelemahan. Salah satu yang harus dicermati oleh pemerintah atas kebijakan konversi tersebut, antara lain dampak sosial terhadap masyarakat. Setidaknya ada sekitar 45.000 orang di Jakarta khususnya yang akan terkena dampak konversi minyak tanah ke elpiji.

(Beberapa materi diskusi interaktif Direktur Eksekutif BBMwatch di radio elshinta tentang kebijakan energi nasional, penegakan Undang-undang migas, Harga Eceran Minyak Tanah, dll masih dikumpulkan)