PENGALAMAN THAILAND DALAM MENDEREGULASI PASAR MINYAK

Sumber : Kantor Kebijakan Energi Nasional Thailand


PENETAPAN HARGA MINYAK SEBELUM DEREGULASI
Harga impor dan ex kilang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan harga spot dan posting Singapore.
Margin pemasaran ditetapkan oleh pemerintah dan jarang berubah.
Cukai dan pajak pemerintah berdasarkan aturan tertentu dengan satuan bath/liter.
Harga retail BBM ditetapkan oleh pemerintah dan jarang berubah.
Subsidi atau oil fund levy menjadi faktor stabilisasi harga retail BBM.
Formula Harga BBM Retail = HARGA EX KILANG/IMPOR + OIL FUND + PAJAK + MARGIN PEMASARAN


PASAR MINYAK SEBELUM DEREGULASI
Pedagang/dealer BBM retail dikendalikan oleh 4 perusahaan minyak besar, yaitu : PTT, Shell, Esso, Caltex.
Margin pemasaran nilainya tetap selama bertahun-tahun.
Sejumlah kecil perusahaan minyak swasta terlibat dalam perdagangan wholesale.
Jumlah impor minyak dikendalikan dengan sistem kuota.
Tidak ada pemain baru yang masuk bisnis perminyakan karena kebijakan pemerintah.
Kapasitas kilang domestik mencapai 50% dari total permintaan domestik.
Sejumlah daerah terpencil tidak memiliki SPBU sehingga konsumen membeli minyak dari pompa drum yang harganya tidak diatur dimana harganya lebih mahal 1-3 baht per liter dibandingkan harga di SPBU.


PERSIAPAN MENUJU DEREGULASI HARGA MINYAK
Meningkatkan daya saing pasar minyak domestik.
Meningkatkan penentuan harga impor dan ex kilang agar lebih akurat dimana mencerminkan harga minyak dunia.
Meningkatkan struktur harga retail dan pajak dari BBM.
Memperkenalkan faktor penyesuaian bahan bakar otomatis untuk tarif listrik.
Menciptakan pemahaman publik mengenai pasar minyak alamiah.
Menciptakan kepercayaan bahwa perusahaan minyak tidak akan mengambil keuntungan dari konsumen.


MENINGKATKAN PERSAINGAN DALAM PASAR MINYAK DOMESTIK
Memberikan lisensi bagi pemain yang ingin terlibat dalam perdagangan minyak dan mengeluarkan izin serta mendorong masuknya pemain baru.
Menghapus kendali atas impor.
Meningkatkan kapasitas kilang dengan mengizinkan pengembangan kilang yang telah ada yaitu Esso, Thaioil, Bangchak dan pembangunan dua kilang baru, yaitu : Shell dan Caltex.
Mempersingkat prosedur pendirian SPBU terutama untuk mengurangi biaya dan waktu bagi pengusaha.
Mengizinkan kilang Bangchak untuk menjual minyak ke semua trader minyak.
Mengizinkan PTT dan Bangchak untuk bersaing di pasar minyak dan mendorong Bangchak untuk menjual bahan bakar diesel dengan memanfaatkan industri pertanian.


IMPLEMENTASI DEREGULASI PASAR MINYAK
Menggunakan kesempatan yang muncul akibat turunnya harga minyak dunia setelah berakhirnya perang Irak-Kuwait.
Deregulasi dilakukan hanya untuk bensin, minyak tanah, diesel dan minyak bakar.
“Semi Deregulasi” dilakukan pada akhir mei 1991.
“Deregulasi Penuh” dilakukan tanggal 19 Agustus 1991.


SEMI DERGULASI
SPBU mengumumkan harga tiap produk BBM yang dijualnya.
Pemerintah mengurangi harga BBM wholesale melalui pengurangan oil fund levy.
Pemerintah mendorong para trader minyak untuk mengurangi harga retail.
Saat harga retail actual lebih rendah dari harga maksimum maka pemerintah menghapus harga retail BBM maksimum (konsep harga batas atas).
Pemerintah masih memberlakukan perubahan harga impor dan ex kilang secara mingguan.
Oil fund levy masih ditentukan dengan jumlah yang tetap dan harga di tingkat wholesale diperkenankan berubah tiap minggu namun masih searah dengan harga ex kilang.
Perusahaan minyak boleh mengubah harga retail BBM namun harus sejalan dengan perubahan yang terjadi di harga wholesale tetapi diberi jeda waktu.
Perusahaan minyak bertanggungjawab atas penetapan harga di SPBU miliknya dan harus mengawasinya secara ketat.
Perusahaan minyak harus melaporkan tiap perubahan harga retail BBM kepada NEPO (National Energy Policy Office of Thailand).
SPBU harus melaporkan harga jual retail BBM tiap bulannya.

DEREGULASI PENUH
Deregulasi penuh dilakukan tanggal 19 Agustus 1991.
Pemerintah Thailand menghapus wewenang penetapan harga impor/ex kilang dan wholesale.
Kilang mengumumkan sendiri harga ex kilangnya.
Harga jual ditetapkan bagi pedagang minyak.
Harga jual ditetapkan bagi konsumen kecil.
Tarif impor dikeluarkan untuk melindungi kilang domestik. Hal ini kemudian diikuti dengan perubahan dalam peraturan cadangan minyak guna meningkatkan upaya perlindungan.


TINDAKAN UNTUK MELINDUNGI KILANG DOMESTIK
Kilang domestic harus membayar “manfaat khusus” bagi pemerintah Thailand.
2% dari penerimaan kotor kilang domestik harus diberikan kepada Esso, Shell, dan Caltex.
35% dari keuntungan kotor kilang domestik harus diberikan kepada Thai-oil.
Tidak ada pemberian keuntungan bagi Bangchak namun perusahaan ini menghadapi kerugian lain.
Penghapusan “manfaat khusus” ini sulit dilakukan secara politis sehingga proteksi dilakukan dengan cara pajak impor dan peraturan cadangan minyak.



MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT DEREGULASI HARGA MINYAK
Persepsi konsumen.
Margin pemasaran terlalu tinggi.
Harga retail inelastis terutama saat tren turun.
Adanya kolusi harga yang dilakukan oleh perusahaan minyak.
Adanya kolusi yang dilakukan oleh SPBU di sejumlah daerah terpencil.
Harga retail BBM dengan arah menurun berlangsung lambat namun saat naik berjalan dengan cepat.
Sejumlah SPBU tidak mengumumkan harga jualnya.


KENDALI PEMERINTAH DALAM SISTEM YANG BERLAKU SAAT INI
Pada prinsipnya harus terjadi deregulasi penuh namun dalam masa transisi kendali dalam hal-hal tertentu masih diperlukan.
Kendali yang sudah ada.
Para trader minyak masih didorong untuk menentukan harga BBM yang dijual di SPBUnya.
NEPO masih diberi wewenang mengeluarkan “Transport Cost Account” sebagai panduan bagi perusahaan minyak dalam menentukan harga minyak di tiap distrik.
NEPO dan Departemen Perdagangan Dalam Negeri secara ketat memonitor harga dan kondisi pasar minyak.
Pemberitahuan dikeluarkan secara berkala bagi trader minyak guna mengurangi margin pemasaran.


PERUBAHAN YANG TERJADI DI PASAR MINYAK SEJAK DEREGULASI
Margin pemasaran naik dua kali lipat namun margin kilang turun secara substansial.
Margin kilang dan pemasaran yang disesuaikan mengikuti perubahan spesifikasi produk BBM naik drastis.
Jumlah trader minyak dan SPBU naik secara substansial.
Distrik yang tidak memiliki SPBU mengalami penurunan. Daerah terpencil dilayani oleh SPBU mini yang merupakan bentuk baru dari SPBU pada umumnya.
Pengurangan tindakan kolusi didaerah terpencil.
Kapasitas kilang naik secara substansif dan kapasitas cadangan akan muncul pada tahun 1996.
Persaingan di pasar minyak mulai terjadi terutama karena perusahaan minyak mulai membentuk porsi pasar sebelum tahun 1996.
Mulai dilakukannya perbaikan kualitas di SPBU.
Persyaratan kualitas BBM diperketat untuk melindungi lingkungan.



PEMAIN UTAMA YANG TERLIBAT DALAM DEREGULASI

PEMERINTAH
National Energy Policy Office (NEPO)
Departemen Perdagangan Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi

PERUSAHAAN MINYAK NEGARA
PTT, Bangchak (BCP)

PERUSAHAAN MINYAK SWASTA
Shell, Esso, Caltex, Thaioil


MENINGKATKAN PENENTUAN HARGA IMPOR DAN EX KILANG AGAR LEBIH AKURAT DALAM MENCERMINKAN HARGA MINYAK DUNIA
Sebelumnya harga impor dan ex kilang ditetapkan berdasarkan harga Singapore posting dengan delay waktu yang tidak jelas dan formula yang berubah dari waktu ke waktu dan hal ini menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh perusahaan minyak.
Formula yang definitif kemudian ditetapkan dimana harga impor mengacu pada harga CIF pasar spot Singapore dengan delay waktu 1 minggu.
Harga ex kilang masih mengacu pada Singapore posting namun dengan panduan yang lebih jelas.


MENINGKATKAN STRUKTUR HARGA RETAIL DAN PAJAK DARI BBM
Struktur harga dan pajak retail BBM sebelum deregulasi sangat terdistorsi dan membawa pada ketidakwajaran harga produk, modifikasi mesin, dan upaya peralihan ke kendaraan diesel.
Selama tahun 1985 hingga 1991 harga dan pajak retail BBM secara bertahap disesuaikan untuk mengurangi distorsi.




PENGURANGAN HARGA BBM RETAIL ANTARA BANGKOK DAN DAERAH PROVINSI LAIN

Harga BBM di Bangkok selalu menjadi yang terendah di Thailand mengingat Bangkok merupakan pusat distribusi utama.
Harga di distrik diluar Bangkok ditentukan dengan formula : Harga Bangkok + Biaya Transportasi bahkan setelah deregulasi.
Kekuatan persaingan mulai mengurangi perbedaan harga antara Bangkok dan daerah lainnya namun hal ini tidaklah cukup.
Kebijakan untuk mengurangi perbedaan harga diumumkan sebagai kebijakan pemerintah saat ini.


IMPLEMENTASI PENGURANGAN PERBEDAAN HARGA
Pemerintah meminta perusahaan minyak untuk meningkatkan margin pemasaran di Bangkok dan mengurangi margin penjualan di daerah provinsi lain.
Hal ini tidak menjadi kekuatan yang mendistorsi pasar dimana harga jual minyak di Bangkok jauh lebih mahal dibandingkan di daerah lain.
Saat ini harga jual retail BBM di hampir seluruh provinsi di kawasan tengah hampir sama dan perbedaan harga untuk daerah provinsi luar mulai turun hingga 50%.