Kontrak Pengusahaan Migas di Indonesia

Sampai tahun 2000, ada lima jenis kontrak yang dipakai dalam eksplorasi dan produksi minyak yaitu:
(a) Kontrak Karya
(b) Kontrak Production Sharing – KPS (Production Sharing Contract - PSC),
(c) Joint Operating Agreement (JOA atau Joint Operating Body –JOB,
(d) Tecnical Assistance Contract – TAC, dan
(e) Kontrak Enhance Oil Recovery –EOR Contract

Dari kelima jenis kontrak tersebut, hanya PSC yang diatur dengan undang-undang, yaitu UU No. 8 Tahun 1971. Model kontrak di luar PSC lebih merupakan kontrak operasional dengan Pertamina untuk membantu Pertamina mengerjakan wilayah kerjanya.

Kontrak Karya
Kontrak Karya ditandatangani oleh Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan Kontraktor sesuai dengan ketentuan UU. No. 44 Prp Tahun 1960.
Prinsip dari kontrak ini adalah sebagai berikut:
- Perusahaan Minyak Negara bertindak sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, sedangkan perusahaan minyak swasta bertindak sebagai kontraktor.
- Seluruh manajemen dipegang oleh Kontraktor,
- Kontraktor menanggung semua risiko,
- Pembagian produksi dilakukan dalam bentuk uang dengan 60% untuk negara dan 40% untuk kontraktor dengan ketentuan bahwa penerimaan tahunan negara tidak boleh kurang dari 20% dari produksi.
- Masa kontrak 30 tahun untuk wilayah baru dan 20 tahun untuk wilayah lama.
- Kontraktor wajib mengembalikan sebagian wilayah kerjanya kepada perusahaan negara (relinguishment) dua atau tiga kali selama masa kontrak.
- Kontraktor wajib menyediakan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negari (Domestic Market Obligation –DMO). Jumlah DMO ditetapkan berdasar prorata dengan kontraktor-kontraktor lain, tetapi tidak melebihi 25% dari produksi kontraktor yang bersangkutan. Harga minyak DMO ditetapkan US$0.20/Bbl.

Kontark Karya dipakai hanya sampai tahun 1963, yaitu sejak diintroduksinya Kontrak PSC. Namun Kontrak Karya yang sudah ada itu tetap berlaku dan baru berakhir bulan November tahun 1993.

Kontrak Production Sharing – KPS (Production Sharing Contract - PSC)

Akses Pada Wilayah Kerja
Kontraktor mendapat wilayah kerja melalui lelang

Modal
Kontraktor menyediakan modal untuk investasi dan untuk bekerja dari dana sendiri. Dana pinjaman dapat dilakukan namun tidak diakui oleh Pertamina, dengan implikasi bunga yang diakibatkan modal pinjaman tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen biaya produksi.

Teknologi
Kontraktor membawa teknologinya sendiri, dengan implikasi bahwa jika dipakai teknologi pihak lain maka royalty atas teknologi sewaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai komponen biaya produksi.

Management
Pertamina memegang management dalam arti keputusan penting, harus mendapat persetujuan Pertamina. Jiwa dari ketentuan ini sebenarnya adalah untuk menjaga kepentingan negara dalam masalah yang strategis, misalnya investasi tidak dapat dilakukan untuk hal-hal yang tidak berkait erat dengan kegiatan eksplorasi dan produksi. Ketentuan mengenai manajemen tersebut pernah dilaksanakan secara melampaui batas, misalnya bahwa seluruh pegawai kontraktor harus menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, sehingga harus menyalurkan aspirasi politiknya ke Golongan Karya. Pernah juga bahwa perjalanan dinas para eksekutif Kontraktor PSC ke luar negeri juga harus mendapat ijin Pertamina, yang dinilai banyak pihak sebagai melewati batas.

Bonus
Kontraktor harus membayar bonus-bonus yaitu bonus data dan bonus produksi yang besarnya tergantung pada prospek wilayah yang bersangkutan. Setiap kontrak berbeda.
Besarnya bonus data tergantung banyak sedikitnya informasi yang telah terkumpul pada saat kontrak ditandatangani. Makin banyak informasi yang sudah tersedia, makin mahal bonus data. Bonus produksi adalah semacam severance tax. Makin tinggi tingkat produksi makin tinggi pula bonus produksi yang harus dibayar. Bonus produksi pada awalnya ditetapkan berdasar tingkat produksi hari yang dicapai oleh kontraktor untuk masa tertentu, misalnya jika produksi mencapai 100 ribu barel per hari selama 3 bulan berturut turut, maka Kontraktor harus membayar bonus produksi sekian juta dolar. Namun sistem ini ternyata mengandung kelemahan yaitu kontraktor, dengan berbagai alasan yang “masuk akal”, menurunkan kembali tingkat produksinya setelah hampir 3 bulan berturut-turut, sehingga ketentuan kontrak” selama 3 bulan berturut turut” tidak terpenuhi dan bonus tidak harus dibayar. Bonus produksi yang dirumuskan belakangan menyatakan bahwa jika produksi kumulatif mencapai sekian barel, maka kontraktor harus membayar bonus. Sistem produksi kumulatif sebagai dasar pengenaan bonus produski lebih efektif karena kontraktor tidak dapat lagi menghindar. Kontraktor hanya dapat menunda pembayaran tetapi dengan biaya yang besar baginya.

Pembagian Produksi
Pada dasarnya, produksi dipakai pertama-tama untuk menutup biaya produksi. Sisanya dibagi sekian persen untuk Indonesia dan sekian persen untuk Kontraktor. Dengan cara pembagian seperti itu, menurut Pertamina, yang dibagi adalah produksi, sedangkan menurut banyak ahli ekonomi, sebenarnya yang dibagi adalah laba. Unsur-unsur biaya yang boleh dimasukkan dalam biaya produksi, termasuk perlakuan atas depresiasi dan amortisasi, diatur secara rinci dalam masing-masing kontrak, namun umumnya seragam.

Ada tiga jenis pembagian yaitu:
Pembagian Untuk Minyak
Produksi (P) adalah nilai minyak yang diproduksi. C adalah biaya produksi. Equity to be split adalah P dikurangi C. Jumlah ini dibagi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya Indonesia harus mendapat 85% dari ETS dan Kontraktor mendapat 15% dari ETS. Pajak dan Royalty sudah termasuk di dalam penerimaan Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kontrak disebutkan bagian Indonesia dalah 73,21% dan bagian Kontraktor 26,79%. Bagian kontraktor tersebut dipajaki dengan tingkat 44% sehingga pajaknya adalah 0,44 x 26,79% = 11.79%. Dengan demikian bagian Kontraktor = 26,79% - 11,79% menjadi 15%. Sedangkan bagian Indonesia menjadi 73,21% + 11,79% = 85%. Perhitungan ini dikenal dengan perhitungan yang di gross-up. Pajak 44% sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu PPh sebesar 30% dan Pajak atas Bunga Dividen dan Royalty sebesar 20%. Bunga atas Bunga, Dividen, dan Royalty sering juga disebut Witholding Tax. Dengan PPH sebesar 30% berarti Royalty untuk Kontraktor adalah 70% dan inilah yang dikenai witholding tax sebesar 20% atau 0,2 x 70% = 14%. Jadi pajak seluruhnya adalah 30% + 14% = 44%. Pada saat PPH ditetapkan 35% maka witholding tax = 0,2 X 65% = 13% sehingga pajak totalnya adalah 48%.

Pembagian Untuk Gas
Sama dengan pembagian untuk minyak, kecuali bahwa pada akhirnya Kontraktor diberi 30% sedangkan Negara mendapat 70%. Perhitungan gross-upnya dapat dilihat pada Gambar xxx.
Mengapa untuk gas Kontraktor diberi bagian yang lebih besar dibanding minyak, karena memasarkan gas tidak semudah memasarkan minyak. Minyak dapat ditimbun jika jumlahnya kecil, tetapi gas tidak dapat ditimbun dalam jumlah yang besar. Infrastruktur pemasaran gas juga lebih mahal.